Adanya Police Line pada Telur di Rumah Koordinator Daerah, Program BPNT Dinilai Bobrok

HALMAHERA TIMUR - Lagi lagi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial RI, Dinilai bobrok, pasalnya pada tanggal 12 April 2021 lalu, Personil Polres Halmahera timur, (Haltim), melakukan penangkapan atau pemasangan pita kuning ( police line ) pada  ratusan telur yang berada dikediaman Indarsih yang diketahui menjabat selaku koordinator daerah pada program BPNT Haltim. 

Hal tersebut diungkap dan mendapat sorotan dari salah satu pemerhati Program Sembako, Dirfan Susanto, Dirinya mengatakan bahwa dengan disegelnya ratusan rak telur di rumah korda yang akan di jual pada keluarga penerima mamfaat ( KPM ) BPNT Haltim telah menambah catatan hitam bobroknya sistem rekrutmen pendamping program BPNT/Sembako di indonesia. 

Baca juga: Miris, Indikasi Tutupi Kesalahan, Kades Pattallassang Bantaeng Niat Sogok LSM

"Tidak hanya persoalan rekrutmen korda yang bobrok, akan tetapi jika tidak diatur dengan jelas sistem dan mekanisme yang lebih jelas", Kata Dirfan Susanto (via phone)
Sabtu, (8/5/2021)

Maka yakin saja, Lanjut Dirfan,  Bahwa program BPNT ini, akan menjadi lahan garapan empuk bagi anak anak honor dan dinsos serta lainnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, penyalagunaan kewenangan, gratifikasi dan suap.

Baca juga: Aktivis Sebut Oknum Anggota DPR RI Diduga Ikut Rampok Program BPNT, Polisi Tutup Mata

Dirfan menegaskan perbuatan / kejahatan memalukan alias menjijikkan yang di lakukan oleh Indarsih korda haltim itu, sama halnya menampar muka Tri Rismaharini ( Menteri Sosial RI, Red ) yang kita kenal sebagai perempuan yang tegas dan taat pada aturan. 

Baca juga: BSPS di Desa Ulugalung Bantaeng Bersoal, HPMB Nilai Ada Pungutan Liar

"Selain itu juga ini tamparan keras kepada Asnandar ( Direktur Wilayah III BPNT ) yang di kenal sebagai suku bugis atau satu suku dengan Indarsih", Tegas Dirfan

Namun demikian Dirfan menambahkan dengan adanya kejadian memalukan ini, Rakyat tentu berharap adanya aturan yang lebih jelas, seperti rancangan permensos yang di sepakati pada rakor di provinsi Bali bersama Mangara Simanjuntak. 

"Dalam rancangan permensos tersebut jelas mengatur tentang syarat dan kelayakan pemasok bahan pangan yang benar benar bergerak dan berwirausaha di bidang pangan, bukan kontraktor, TKSK, Korda dan Kelurga Dekat Elit Seperti JK yang di sulap jadi pedagang beras dan telur", Terang Dia

Lebih lanjut, Dirfan mengajak para Aparat Penegak Hukum ( APH ) khususnya Polda Sul-Sel. Agar lebih tegas dan berkomitmen dalam memberantas oknum oknum korda, TKSK dan Suplier serta Kadis Sosial ( Pejabat Daerah ) di sejumlah kabupaten yang ikut bermain atau melakukan kejahatan seperti yang di lakukan korda haltim bernama Indarsih. 

"Salah satu contoh dugaan kejahatan kejahatan yang di lakukan korda Takalar yang ikut berdagang apel dan sayur dalam program tersebut, kemudian Korda Bone dan beberapa TKSK di kabupaten Bone yang ikut menjadi pemasok pangan di beberapa kecamatan atau e warung (ageng). Seperti Suplier Jeneponto yang ikut mengedarkan ikan kaleng merk biltang, dimana di duga keras tidak memiliki depkes dan bahkan kadis sosialnya menerima fee dari hasil dagang sayuran yang melibatkan kepala desa. Bulukumba dan Sinjai dan banyak lagi kabupaten lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu", Ungkap Dirfan 

"Intinya harapan kita semua semoga Kapolda Sul-Sel. Secepatnya menangkap para anggota dewan, baik kabupaten, provinsi dan Pusat yang ikut menerima fee dari program BPNT ini", Urainya

Lanjut menambahkan bahwa persoalan adanya anggota dewan yang terlibat, Dirfan mengakui akan menyurat ke dewan kehormatan DPR dan juga melaporkan keterlibatan mereka ke KPK, Mabes Polri jika Penegak Hukum Sul-Sel. Terkesan tutup mata dan tutup telinga. Tandas Dirfan.(***)